SUPERIOR Nurdin Halid dan Nugraha Besoes di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah sirna. Setelah pemerintah tidak mengakui keduanya di PSSI, Badan Sepakbola Dunia atau biasa disebut FIFA pun mengeluarkan keputusan serupa.
Kesepahaman kebijakan FIFA dan pemerintah keluar setelah PSSI gagal menggelar kongres di Pekanbaru, Kepulauan Riau, akhir bulan lalu. Dengan seribu alasan, Nugraha selaku sekjen mengklaim kongres dibatalkan karena kondisinya tidak kondusif.
Secara tersirat, pernyataan Nugraha tersebut sebagai dalih PSSI benar-benar tidak mampu menggelar kongres. Maklum saja, aturan yang digunakan PSSI dalam kongres sangat bertolak belakang dengan statuta FIFA. Buktinya, Nugraha melarang perwakilan FIFA, Frank Van Hattum berada di arena kongres.
"Klaim dari Sekjen PSSI bahwa FIFA yang membatalkan Kongres karena alasan keamanan, merupakan keterangan palsu. Perwakilan FIFA sudah berulang kali minta melihat arena Kongres dan dihalangi pemimpin PSSI," demikian pernyataan resmi FIFA.
Melihat gelagat jorok Nurdin dan kroninya, Menegpora Andi Alfian Mallarangeng selaku representatif pemerintah akhirnya mengeluarkan maklumat. Pemerintah tidak mengakui keberadaan Nurdin dan Nugraha di PSSI.
Artinya aliran dana yang selama ini diterima pemerintah pusat dihentikan. Pemerintah juga mencabut fasilitas lain yang selama ini dinikmati PSSI seperti keamanan. Padahal Nugraha dengan berbagai cara menghalangi Van Hattum memantau kongres.
Van Hattum tentu kembali ke markas FIFA dengan berbagai keluh kesah. Berdasar pertimbangan matang, FIFA akhirnya mengambil alih kepengurusan PSSI dengan membentuk Komite Normalisasi (KN), yang dipimpin mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar.
Pernyataan FIFA dalam situs resminya, FIFA melalui Komite Emergensi menyatakan pengambilan keputusan tersebut merujuk pada artikel 7 paragraf 2 statuta FIFA. Ditegaskan, Komite Normalisasi akan mengambil alih peran pengurus PSSI yang menjabat sekarang.
Setelah menunjuk Agum, FIFA membeberkan tiga misi yang harus dijalankan yakni menjalankan pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum serta Exco PSSI sebelum 21 Mei 2011. Mengontrol liga di bawah PSSI termasuk Liga Primer Indonesia (LPI) atau menghentikannya. Terakhir KN menjalankan fungsi keseharian PSSI, sebagaimana mestinya termasuk melakukan pembinaan dan lainnya.
Keputusan yang dikeluarkan FIFA tentu menjadi angin segar bagi sepakbola nasional. Impian mencetak prestasi, meski hanya di kancah Piala AFF dan SEA Games tidak pernah diraih selama Nurdin dan Nugraha duduk di kursi empuk PSSI. Sayap Garuda-Garuda Indonesia hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi.
Kini, FIFA sudah menyelamatkan Garuda dari kelumpuhan total karena dipaksa untuk tidak terbang tinggi. Para Garuda Indonesia hanya dijadikan sapi perah. Padahal Garuda-Garuda Indonesia memiliki loyalitas tinggi pada profesi dan bangsanya. Mereka ingin seorang ketua umum memeras keringat demi menggapai juara.
Agar bisa membuat Garuda-Garuda Merah Putih terbang tinggi, tentunya Agum bersama tujuh anggota lainnya harus ekstra teliti menyeleksi sosok yang akan tampil di kongres. Semua aturan FIFA wajib diterapkan tanpa pandang bulu. Sehingga kepengurusan PSSI ke depan bisa bersih dari unsur kepentingan pribadi dan golongan.
Jangan sampai kepengurusan PSSI ke depan mewakili aspirasi salah satu partai, organisasi atau kelompok yang justru bisa menjerumuskan. Sosok yang memimpin PSSI di periode mendatang benar-benar orang yang cinta sepakbola dan tidak terlibat dalam satu kelompok, partai ataupun organisasi politik.
http://suar.okezone.com/read/2011/04/06/59/442953/fifa-selamatkan-garudaku
Tidak ada komentar:
Posting Komentar